Polri Klaim Ganjil Genap Mudik Efektif Atasi Penumpukan Kendaraan di Tol Trans Jawa

Source: Liputan 6

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengklaim rekayasa lalu lintas pada periode arus mudik Lebaran Idul Fitri 2024 dengan sistem ganjil genap (Gage) efektif mengatasi penumpukan kendaraan di Tol Trans Jawa.

Meski terjadi peningkatan, Aan menyebut, jumlah kendaraan yang melintasi jalur Tol Trans Jawa sejak hari pertama arus mudik cenderung flat atau datar. Ganjil genap selama periode arus mudik dan arus balik lebaran ini berlaku mulai 5-16 April 2024.

"Gage terus (diberlakukan) ya, terus ini juga salah satu yang mungkin mengakibatkan ini flat karena masyarakat banyak yang mengikuti sesuai dengan jadwal gage-nya," ujar Aan seperti dikutip dari keteranggan tertulis, Senin (8/4/2024).

Dia juga mengklaim, bahwa kesadaran masyarakat terhadap kebijakan ganjil genap selama arus mudik terus meningkat. Hal ini terlihat dari jumlah pelanggar kebijakan ganjil genap Tol Trans Jawa yang terus turun sejak hari pertama diterapkan.

"Kalau data kita sih kemarin hari Jumat ada 600 sekian (pelanggar), lalu kemarin ada 400 ini, yang hari ini nanti jam 24.00 WIB kita lihat. Artinya ada penurunan dari pelanggaran gage ini hari pertama 600 hari kedua 400an sekian hari ketiga mudah-mudahan sudah mulai sesuai dengan gage-nya," ucap Aan.

Selain ganjil genap, keberhasilan pemerintah mengendalikan lonjakan kendaraan saat arus mudik Lebaran 2024 ini juga didukung dengan kebijakan rekayasa lalu lintas lainnya, mulai dari penerapan contraflow hingga one way.

Korlantas Polri saat ini masih melanjutkan kebijakan one way atau sistem satu arah di ruas Tol Trans Jawa hingga Senin (8/4/2024) malam pukul 24.00 WIB. Kebijakan ini diterapkan mulai dari KM 72 Tol Cipali hingga KM 414 Tol Kalikangkung.

Aan Suhanan mengatakan, pihaknya sedianya akan menghentikan sistem rekayasa one way pada Minggu (7/4/2024) malam pukul 24.00 WIB. Namun lantaran jumlah kendaraan arus mudik masih menunjukkan peningkatan, maka kebijakan tersebut diperpanjang.