PDIP Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Jika Gugatannya di PTUN Terkabul

Source: Liputan 6

Liputan6.com, Jakarta - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memulai sidang perdana gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) KPU ke PTUN hari ini, Kamis (2/5/2024). Sidang yang berjalan tertutup pagi ini tercatat dengan nomor register 133/G/2024/PTUN.JKT.

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun mengatakan, jika gugatan PDIP dikabulkan maka KPU valid dinyatakan telah melanggar hukum soal proses pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden. Dia pun berharap, validasi tersebut bisa membuat MPR RI tidak jadi melantik Prabowo-Gibran sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Esensi putusan itu yang kita harapkan. Maka rakyat yang diwakili Senayan di legislatif yaitu MPR wadahnya seluruh rakyat, maka mempunyai keabsahan berpendapat akan memikirkan apakah sebuah produk yang diawali melanggar hukum itu bisa dilaksanakan? kami berpendapat mungkin MPR tidak mau melantik ini (Prabowo-Gibran)," kata Gayus di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta Timur, Kamis (2/5/2024).

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat sempat mengatakan upaya partainya ke PTUN bertujuan untuk menunjukkan proses penyimpangan secara substansial dalam proses Pilpres 2024 sudah terjadi sejak putusan MK 90.

Tidak hanya itu, menurut Djarot, pelanggaran juga terjadi soal etik kepada KPU ketika menerima pendaftaran 02, sampai dengan pengerahan aparat di dalam memenangkan paslon tertentu.

"Putusan MK 90 adalah ketika hakim konstitusi membacakan putusan Nomor 90/PUU/XXI/2023. Putusan tersebut berakibat warga negara Indonesia, termasuk Gibran Rakabuming Raka yang berusia di bawah 40 tahun, dapat mendaftar sebagai calon presiden/wakil presiden," ujar Djarot.