Stay on this page and when the timer ends, click 'Continue' to proceed.

Continue in 17 seconds

Jokowi Resmikan 5 Ruas Inpres Jalan Daerah di NTB Senilai Rp 211 Miliar

Jokowi Resmikan 5 Ruas Inpres Jalan Daerah di NTB Senilai Rp 211 Miliar

Source: Liputan 6

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan peresmian Inpres Jalan Daerah (IJD) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Peresmian oleh Jokowi ini dilaksanakan di ruas Lembar-Sekotong-Pelangan (Segmen Lembar-Gili Mas), Kabupaten Lombok Barat, Kamis (2/5/2024).

Turut hadir pada kesempatan itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi, dan Pj Bupati Lombok Barat H Ilham.

Jokowi mengatakan, pembangunan IJD tahun anggaran 2023 di NTB telah selesai dilaksanakan pada 5 ruas jalan.

"Pada tahun lalu telah dibangun dan diperbaiki 5 ruas jalan di 4 kabupaten, yaitu Lombok Barat, Sumbawa Barat, Sumbawa dan Bima. Total panjang 40,6 km dan menghabiskan biaya Rp 211 miliar," terangnya.

Dengan alokasi anggaran yang tidak kecil tersebut, RI 1 berharap kecepatan logistik dan distribusi akan semakin baik.

"Dan jalan menuju ke kawasan-kawasan produktif, baik itu kawasan pertanian atau kawasan perkebunan, semuanya bisa ditunjang oleh jalan yang baik," kata Jokowi.

Sementara Menteri Basuki menyampaikan, pelaksanaan IJD mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Pada tahun anggaran 2023, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14,6 triliun secara nasional untuk penanganan 2.873 km jalan daerah di seluruh Indonesia.

"IJD menangani ruas jalan provinsi, kabupaten, atau kota yang rusak dan menghubungkan kawasan-kawasan produksi. Misalnya pertanian, wisata, termasuk transportasi logistik seperti pelabuhan. Untuk tahun 2024 ini IJD masih terus dilanjutkan dengan anggaran sekitar Rp 15 triliun (nasional)," jelas Basuki.